KABAR UPDATE - Ribuan Pekerja Pariwisata Jawa Barat termasuk para sopir bus dari berbagai PO Bus di Jawa Barat (Jabar) menggelar aksi demo di Gedung Sate Kota Bandung hari ini Senin, 21 Juli 2025.
Mereka menuntut Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membolehkan kembali study tour di Jabar. Para sopir bus ini melakukan aksi demo bersama dengan para pelaku wisata lainnya seperti tour leader, agen travel, pelaku UMKM, dan lainnya. Mereka demo sejak pagi.
Memasuki sore hari, para massa aksi bergerak menuju Tol Pasteur, Kota Bandung. Namun, mereka lebih dulu melakukan blokade jalan di Flyover Pasupati, Kota Bandung.
Akibat adanya blokade ini, arus lalu lintas di sekitar Jalan Diponegoro, Jalan Suci, dan sekitarnya mengalami kemacetan. Berdasarkan informasi yang dihimpun PRFM, para sopir bus dan massa aksi lainnya berencana melanjutkan aksi di Gerbang Tol Pasteur
Mereka menuntut Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mencabut Surat Edaran (SE) Nomor 45/PK.03.03/Kesra tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya pada poin ketiga yang terbit pada 6 Mei 2025.
Adapun poin tiga dalam SE itu berbunyi, “Sekolah dilarang membuat kegiatan piknik, yang dibungkus dengan kegiatan study tour, yang memiliki dampak pada penambahan beban orang tua”.
Kegiatan tersebut bisa diganti dengan berbagai kegiatan berbasis inovasi. Seperti mengelola sampah secara mandiri di lingkungan sekolah. Kemudian mengembangkan sistem pertanian organik, aktivitas peternakan, perikanan dan kelautan, serta meningkatkan wawasan dunia usaha dan industri.
Koordinator Lapangan dari Solidaritas P3JB, Nana Yohana menyatakan, pihaknya datang ke Gedung Sate untuk menyampaikan aspirasi, bukan aksi demonstrasi.
Solidaritas P3JB hanya ingin Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk mencabut poin ketiga dalam SE Nomor 45/PK.03.03/Kesra tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya.
“Hanya ingin menuntut keadilan, karena SE itu tanpa pengkajian. Kami katakan SE itu zalim, karena undang-undang pun tidak melarang studi tur. Menteri Pendidikan dan Menteri Pariwisata tidak pernah melarang studi tur, hanya Bapak Gubernur Gubernur Jawa Barat yang melarang stadi tur,” kata Nana di sela-sela aksi damai.
Nana menyebut, akibat penerbitan SE Nomor 45/PK.03.03/Kesra, para pekerja pariwisata tidak mendapatkan pesanan perjalanan wisata. Bahkan, banyak sekolah yang membatalkan pesanan secara sepihak.
“Kami selama 6 bulan ya tidak ada order. Malah banyak pas mau berangkat itu langsung membatalkan. Bukan masalah pembatalan, kami harus mengembalikan uang yang sudah masuk ke hotel, sudah masuk ke PO, sudah masuk ke resto. Puluhan juta bahkan ratusan juta, bahkan miliaran se-Jawa barat,” ujarnya.
Ia menilai, studi tur ini tidak memberatkan para murid karena sudah terencana dengan menabung, sehingga bukan dadakan. Apabila, ada yang keberatan, para pekerja pariwisata ini bisa memberikan solusi bagi mereka yang merasa keberatan.
“Studi tur itu bukan program dadakan, tetapi terencana. Siswa sudah menabung jauh-jauh hari. Jika ada yang tidak mampu, kami ada solusinya. Bisa subsidi silang atau bisa gratis,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, apabila Dedi Mulyadi tidak menggubris aspirasi dari Solidaritas P3JB, maka mereka akan membuat aksi yang lebih besar lagi.
“Kami akan datang lagi lebih banyak lagi, ini baru 10 persen. Jangan remehkan kekuatan pariwisata, pariwisata penyumbang devisa negara, kami pahlawan devisa, tapi selalu disampingkan dan diabaikan,” katanya.***